Menurut Ketua PB PGRI Sulistiyo, dualisme pembelajaran yang ditimbulkan atas pemberlakuan kebijakan kurikulum 2013 akan berlangsung lama, dan berdampak kesenjangan yang diskriminatif. Karena itulah, demi keutuhan sistem dan menghindari dualisme dalam implementasinya, pemerintah menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah melaksanakannya selama tiga semester dan sekolah yang sudah siap menerapkannya. Di saat yang sama, pemerintah menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013.
"Sekolah yang melaksanakan hendaknya telah tersedia perangkat kurikulum yang lengkap dan guru yang telah dilatih dengan baik. Bagi sekolah yang belum siap atau baru melaksanakan kurikulum satu semester menerapkan Kurikulum 2006," ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Sulistiyo.
Sulis mengusulkan, pemberlakuan keputusan tersebut dimulai pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 dengan pertimbangan agar sekolah tuntas melaksanakan proses pembelajaran sampai dengan akhir tahun pelajaran 2014/2015. Dengan catatan, jika tidak ada hal-hal yang sangat urgen dalam pertimbangan menteri yang tidak diketahuinya.
"Untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran selama revisi Kurikulum 2013, pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang menjadi pegangan bagi para guru dan sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran. Kebijakan tersebut berupa ketetapan menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006, yang dilakukan bersama," ucapnya.
Dia melanjutkan, revisi Kurikulum 2013 hendaknya melalui rangkaian proses pembahasan dan pematangan, proses diseminasi untuk uji publik secara sungguh-sungguh dan dilanjutkan dengan adanya uji coba di lapangan. Pihaknya sangat menghargai tugas penyempurnaan Kurikulum 2013 dikembalikan kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, dan tidak ditangani oleh tim ad hoc.
"Namun, proses penyempurnaan Kurikulum 2013 hendaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang menjamin adanya masukan dari berbagai pihak dengan berbagai pandangan," ungkapnya.
Sulis menambahkan, PGRI sebagai organisasi profesi guru senantiasa memosisikan diri sebagai mitra konstruktif pemerintah akan mendukung setiap upaya pemajuan pendidikan nasional.
"Demikian pandangan kami, semoga niat baik kita semua akan membuahkan langkah efektif dan bermanfaat bagi pendidikan, serta bangsa ke depan," tuturnya.
